Oleh : Thabrani Rab
7
Juli 2013 - 06.37 WIB
Tak
ada yang menyangkal bila Riau diberi julukan “ Negeri Kaya Minyak “, sebab dari
delapan daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, Riau menempati peringkat
pertama dengan total produksi 365.827 barrel perhari, meliputi 459.777 barel
minyak mentah dan 6.050 kondensat. Peringkat kedua sampai ke peringkat
delapan diduduki oleh Kaltim, Laut Jawa (mulai dari Sumatera bagian
tenggara sampai sampai ke dekat Jabar), Kepri, Jatim, Sumsel, Jambi, dan
Papua.
Selama 85 tahun beroperasi di
Indonesia dan lebih dari 50 tahun beroperasi di Riau pada tahun 2009 yang lalu
PT Chevron Pacific Indonesia telah berhasil memproduksi 11 miliar minyak
mentah. Tak kepalang tanggung angka 11 miliar barrel ini merupakan pencapaian angka
tertinggi pertama bagi Chevron di seluruh dunia. “Pencapaian ini juga merupakan
yang pertama bagi operasi Chevron di seluruh dunia. Lapangan minyak di wilayah
Sumatera merupakan penyumbang separuh dari produksi minyak mentah nasional
dengan lapangan produksi terbesar di Kabupaten Bengkalis,’’ kata Managing
Director Chevron Steve Green.
Bila dalam keadaan kaya minyak saja keadaan masyarakat Riau sudah begini maka dapatlah dibayangkan bagaimana nasib Riau bila seluruh minyaknya telah terkuras. Keadaan lapangan menunjukkan bahwa eksploitasi (pengurasan) cadangan minyak Indonesia (baca: minyak Riau) 8 kali lebih besar dari Arab dan Libya. Oleh karena itu cadangan minyak kita terutama Riau otomatis 8 kali lebih cepat dari kedua Negara Arab tersebut. Karena itu bila sekarang Riau mulai dipandang sebelah mata oleh pusat seperti memindah tuan rumah ISG dari Riau ke Palembang dengan tidak menghapikkan Riau sama sekali, maka bila tidak ada minyak nanti siap-siaplah untuk tidak dipandang kedua belah mata oleh pusat.
Namun sangat disayangkan kehadiran perusahaan minyak besar di Riau yang lebih dari setengah abad dengan segala prestasi nasional dan internasional yang diraihnya tidak berefek positif bagi perekonomian masyarakat Riau. Orang Sakai yang merupakan penduduk asli daerah operasional Chevron ini nasibnya malah lebih buruk dari sebelum kedatangan perusahaan minyak ini. Kalaupun ada di antara anak mereka yang mendapat beasiswa Chevron toh nilai jauh di bawah yang diberikan Chevron kepada putra-putri karyawan mereka yang mereguk pendidikan di sekolah yang berada di bawah naungan Chevron ini.
Sayangnya kitapun tak dapat berharap banyak pada perusahaan minyak nasional kita Pertamina sebagaimana Malaysia berharap pada Petronas dengan pembagian keuntungan 12 persen untuk Chevron dan 88 persen untuk Indonesia justru kemakmuran Chevron berbanding terbalik dengan kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya rakyat Riau. Sumbangsih Riau untuk bangsa dan negara tak dapat dipungkiri, sebab komposisi sumbangan Riau pada APBN sebesar 35 persen dan di sektor migas Riau menyumbangkan 40 persen devisa minyak mentah nasional. Disamping itu SKK Migas (dulu BP Migas) sepertinya entah tidak tahu entah tutup mata dengan adanya pembebanan overhead cost dalam cost recovery. Padahal overhead cost ini meliputi biaya perkantoran, jasa dan administrasi umum, biaya community development dan biaya CSR. Hal ini jelas merugikan negara dan sesungguhnya hal ini merupakan bagian dari tugas SKK Migas.
Kalaupun keadaan perekonomian masyarakat Riau sedikit terdongkrak selama dua dekade belakangan ini lebih dikarenakan sektor pertanian dan perkebunan. Suatu hal lagi yang membukti bahwa perusahaan minyak tidak membawa dampak positif untuk masyarakat tempat dimana ketika migas di Riau mencapai puncaknya di dekade 80-an, malah pada waktu yang sama Riau tergolong ke dalam provinsi termiskin kedua di Indonesia.
Selain kaya minyak, selama 15 tahun terakhit ini Riau patut pula dujuluki “Negeri Kaya Asap’’. Bila pada era 90-an kebakaran yang melanda hutan Riau terjadi pada hutan alam yang sekarang akibat sangat minimnya hutan alam telah melanda perkebunan atau hutan yang ada pemiliknya. Karena itu timbul dugaan bahwa yang terjadi sekarang bukan ‘’kebakaran’’ tapi ‘’pembakaran’’ dengan motivasi penghematan. Di sinilah perlunya penegakan hukum tanpa pandang bulu dan tanpa pandang fulus. Sebab selama ini bulu dan fulus ini yang mengakibat pembakaran lahan untuk penghematan terus terjadi dengan menumbalkan pekerja dari kelas tri.
Sebagaimana diberitakan oleh media massa bahwa delapan perusahaan perkebunan asal Malaysia diduga bakar hutan. ‘’Berdasarkan data (kemarin Jumat, 21/06/13) dari staf kita yang turun ke lapangan teridentifikasi 8 perusahaan, sekarang berkembang menjadi 14 perusahaan. Kalau 8 yang kemarin ada indikasi dari Malaysia. Belum ada perusahaan asing lain teridentifikasi,’’ kata Menteri LH Balthasar Kambuaya.
Sementara Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kemen LH Arif Yuwono menyatakan pihaknya sudah dapat mengidentifikasi unsur kesengajaan pembakaran untuk pembukaan lahan dan hutan. ‘’Api menjalar kemana dan dari mana dapat diketahui. Jadi sudah terlihat terbakar atau dibakar,’’ kata Arif. Merujuk pada pepatah Melayu ‘’Siapa menebar angin akan menuai badai’’, maka tak heran bila asap di Riau sampai juga ke Malaysia, he…..he…..he.
Sebagai basa basi, Menteri Lingkungan dan Sumberdaya Alama Malaysia Datuk Seri G Palanivel-pun berkata, ‘’Perkebunan milik Malaysia di Indonesia harus bertanggung jawab, jika mereka terbukti melakukan. Malaysia tidak dapat melakukan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia, karena mereka diatur oleh hukum Indonesia. Indonesia harus mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan jika tuduhan itu benar ‘’.
Sementara Menlu Singapura K.Shanmugam menyatakan bahwa pemerintah Singapura berjanji menghukum perusahaannya yang terlibat pembakaran hutan di Pulau Sumatera. ‘’Saya sudah meminta Jaksa Agung mempelajari, jika nantinya memang ada perusahaan kita yang terlibat pembakaran hutan. Namun semua itu tergantung kepada bukti yang diserahkan Indonesia. Mereka yang harus melakukan penyelidikan di lapangan karena itu bukan wilayah kami,’’ kata K. Shanmugam.
Nampaknya pemerintah Indonesia ditantang oleh Malaysia dan Singapura untuk menegakkan hukum di negeri sendiri. Lebih dari itu seluruh rakyat Riau sudah pasti mengharapkan hal yang sama sehingga pembakaran hutan tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya. Namun yang menyedihkan Presiden kita minta maaf kepada Pemerintah Malaysia dan Singapura yang mendapat kiriman asap dari ulah perusahaan mereka sendiri. Sementara kepada masyarakat Riau yang hidungnya sebu karena jerebu tak ada sedikitpun permintaan maaf dari sang presiden. Pada hal izin operasional perusahaan itu diberikan pemerintah di bawah komando presiden.
Inilah nasib Riau, sedangkan kaya minyak yang darinya mengalir dollar saja tidak membawa berkah, apatah lagi kaya asap yang darinya mengalir penyakit pastilah akan membawa mudharat. Riau, bukan salah mengandung memang badan yang buruk pinta.***
Bila dalam keadaan kaya minyak saja keadaan masyarakat Riau sudah begini maka dapatlah dibayangkan bagaimana nasib Riau bila seluruh minyaknya telah terkuras. Keadaan lapangan menunjukkan bahwa eksploitasi (pengurasan) cadangan minyak Indonesia (baca: minyak Riau) 8 kali lebih besar dari Arab dan Libya. Oleh karena itu cadangan minyak kita terutama Riau otomatis 8 kali lebih cepat dari kedua Negara Arab tersebut. Karena itu bila sekarang Riau mulai dipandang sebelah mata oleh pusat seperti memindah tuan rumah ISG dari Riau ke Palembang dengan tidak menghapikkan Riau sama sekali, maka bila tidak ada minyak nanti siap-siaplah untuk tidak dipandang kedua belah mata oleh pusat.
Namun sangat disayangkan kehadiran perusahaan minyak besar di Riau yang lebih dari setengah abad dengan segala prestasi nasional dan internasional yang diraihnya tidak berefek positif bagi perekonomian masyarakat Riau. Orang Sakai yang merupakan penduduk asli daerah operasional Chevron ini nasibnya malah lebih buruk dari sebelum kedatangan perusahaan minyak ini. Kalaupun ada di antara anak mereka yang mendapat beasiswa Chevron toh nilai jauh di bawah yang diberikan Chevron kepada putra-putri karyawan mereka yang mereguk pendidikan di sekolah yang berada di bawah naungan Chevron ini.
Sayangnya kitapun tak dapat berharap banyak pada perusahaan minyak nasional kita Pertamina sebagaimana Malaysia berharap pada Petronas dengan pembagian keuntungan 12 persen untuk Chevron dan 88 persen untuk Indonesia justru kemakmuran Chevron berbanding terbalik dengan kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya rakyat Riau. Sumbangsih Riau untuk bangsa dan negara tak dapat dipungkiri, sebab komposisi sumbangan Riau pada APBN sebesar 35 persen dan di sektor migas Riau menyumbangkan 40 persen devisa minyak mentah nasional. Disamping itu SKK Migas (dulu BP Migas) sepertinya entah tidak tahu entah tutup mata dengan adanya pembebanan overhead cost dalam cost recovery. Padahal overhead cost ini meliputi biaya perkantoran, jasa dan administrasi umum, biaya community development dan biaya CSR. Hal ini jelas merugikan negara dan sesungguhnya hal ini merupakan bagian dari tugas SKK Migas.
Kalaupun keadaan perekonomian masyarakat Riau sedikit terdongkrak selama dua dekade belakangan ini lebih dikarenakan sektor pertanian dan perkebunan. Suatu hal lagi yang membukti bahwa perusahaan minyak tidak membawa dampak positif untuk masyarakat tempat dimana ketika migas di Riau mencapai puncaknya di dekade 80-an, malah pada waktu yang sama Riau tergolong ke dalam provinsi termiskin kedua di Indonesia.
Selain kaya minyak, selama 15 tahun terakhit ini Riau patut pula dujuluki “Negeri Kaya Asap’’. Bila pada era 90-an kebakaran yang melanda hutan Riau terjadi pada hutan alam yang sekarang akibat sangat minimnya hutan alam telah melanda perkebunan atau hutan yang ada pemiliknya. Karena itu timbul dugaan bahwa yang terjadi sekarang bukan ‘’kebakaran’’ tapi ‘’pembakaran’’ dengan motivasi penghematan. Di sinilah perlunya penegakan hukum tanpa pandang bulu dan tanpa pandang fulus. Sebab selama ini bulu dan fulus ini yang mengakibat pembakaran lahan untuk penghematan terus terjadi dengan menumbalkan pekerja dari kelas tri.
Sebagaimana diberitakan oleh media massa bahwa delapan perusahaan perkebunan asal Malaysia diduga bakar hutan. ‘’Berdasarkan data (kemarin Jumat, 21/06/13) dari staf kita yang turun ke lapangan teridentifikasi 8 perusahaan, sekarang berkembang menjadi 14 perusahaan. Kalau 8 yang kemarin ada indikasi dari Malaysia. Belum ada perusahaan asing lain teridentifikasi,’’ kata Menteri LH Balthasar Kambuaya.
Sementara Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kemen LH Arif Yuwono menyatakan pihaknya sudah dapat mengidentifikasi unsur kesengajaan pembakaran untuk pembukaan lahan dan hutan. ‘’Api menjalar kemana dan dari mana dapat diketahui. Jadi sudah terlihat terbakar atau dibakar,’’ kata Arif. Merujuk pada pepatah Melayu ‘’Siapa menebar angin akan menuai badai’’, maka tak heran bila asap di Riau sampai juga ke Malaysia, he…..he…..he.
Sebagai basa basi, Menteri Lingkungan dan Sumberdaya Alama Malaysia Datuk Seri G Palanivel-pun berkata, ‘’Perkebunan milik Malaysia di Indonesia harus bertanggung jawab, jika mereka terbukti melakukan. Malaysia tidak dapat melakukan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia, karena mereka diatur oleh hukum Indonesia. Indonesia harus mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan jika tuduhan itu benar ‘’.
Sementara Menlu Singapura K.Shanmugam menyatakan bahwa pemerintah Singapura berjanji menghukum perusahaannya yang terlibat pembakaran hutan di Pulau Sumatera. ‘’Saya sudah meminta Jaksa Agung mempelajari, jika nantinya memang ada perusahaan kita yang terlibat pembakaran hutan. Namun semua itu tergantung kepada bukti yang diserahkan Indonesia. Mereka yang harus melakukan penyelidikan di lapangan karena itu bukan wilayah kami,’’ kata K. Shanmugam.
Nampaknya pemerintah Indonesia ditantang oleh Malaysia dan Singapura untuk menegakkan hukum di negeri sendiri. Lebih dari itu seluruh rakyat Riau sudah pasti mengharapkan hal yang sama sehingga pembakaran hutan tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya. Namun yang menyedihkan Presiden kita minta maaf kepada Pemerintah Malaysia dan Singapura yang mendapat kiriman asap dari ulah perusahaan mereka sendiri. Sementara kepada masyarakat Riau yang hidungnya sebu karena jerebu tak ada sedikitpun permintaan maaf dari sang presiden. Pada hal izin operasional perusahaan itu diberikan pemerintah di bawah komando presiden.
Inilah nasib Riau, sedangkan kaya minyak yang darinya mengalir dollar saja tidak membawa berkah, apatah lagi kaya asap yang darinya mengalir penyakit pastilah akan membawa mudharat. Riau, bukan salah mengandung memang badan yang buruk pinta.***
Print This Page